Oleh: R. Dini Hasanah – Pembina Jaga Laut
Bengkulu, Penelusuran Online – Sudah seharusnya samudera menjadi urat nadi kehidupan, bukan ladang keluh-kesah. Namun sayang, Samudera Ujung Kota Bengkulu kini justru menjadi saksi bisu dari ketidakpekaan sebuah perusahaan negara terhadap denyut nadi rakyat pesisir.
Kondisi pendangkalan alur pelabuhan yang tak kunjung ditangani telah mengancam distribusi logistik vital ke Pulau Enggano. Kelangkaan sembako, BBM, hingga ancaman macetnya arus sawit dan batu bara seharusnya sudah cukup menjadi alarm keras bagi siapa pun yang mengemban amanah atas nama negara. Termasuk Pelindo.
Kritik keras Wakil Rakyat Teuku Zulkarnain bukanlah curhat emosional. Itu adalah suara rakyat yang disuarakan dari podium resmi. Tapi sayangnya, Pelindo memilih defensif alih-alih reflektif. Alih-alih mempercepat pengerukan, mereka justru sibuk mengelak, memenggal kalimat, dan berlindung di balik birokrasi struktural.
Sebagai pembina komunitas pesisir, saya ingin mengingatkan: negara yang kita junjung tinggi ini bukan sekadar bangunan hukum formal. Ia hidup karena rakyat. Dan ketika rakyat menjerit akibat terhambatnya logistik karena alur pelabuhan yang dangkal, maka negara—lewat BUMN-nya—harus sigap dan hadir.
Nilai AKHLAK yang diagung-agungkan sebagai core values BUMN, seharusnya bukan sekadar jargon di baliho atau laman web. Amanah dan Kompeten, dua nilai pertama saja sudah cukup jadi cermin—apakah Pelindo Bengkulu masih memeluk nilai-nilai itu? Ataukah AKHLAK tinggal sekadar akronim tanpa makna?
Sebagai bangsa bahari, laut adalah wajah kita. Dan wajah itu kini tercoreng oleh lambannya tanggapan atas krisis nyata di pelabuhan. Pelindo jangan lupa, laut bukan tempat menyimpan curhat atau pembenaran, tetapi tempat bekerja, dengan nurani dan tanggung jawab.
Jika mereka enggan mendengar suara rakyat, maka bukan tidak mungkin rakyatlah yang akan menenggelamkan kepercayaan mereka. Dan saat itu terjadi, Pelindo bukan hanya kehilangan pelabuhan—tapi juga kehilangan arah.
