Bengkulu, Penelusuran Online — Aksi pembongkaran paksa sejumlah lapak di kawasan Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) yang diduga disertai kekerasan dan dilakukan oleh Satpol PP menuai reaksi keras dari masyarakat. Namun, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi membantah keras tudingan bahwa dirinya berada di balik perintah tersebut.
Saat dikonfirmasi Penelusuran Online, Dedy Wahyudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pembongkaran yang dimaksud. Ia menduga jika benar terjadi, aksi tersebut bisa saja dilakukan pada malam hari tanpa sepengetahuannya. “Saya tidak tahu, saya tidak pernah memerintahkan pembongkaran paksa. Apalagi dengan kekerasan,” tegasnya melalui seluler, Minggu (18/5).
Dedy juga menyayangkan beredarnya informasi di media sosial yang menurutnya bersifat sepihak dan tidak melalui proses konfirmasi. Ia bahkan menantang narasi yang menyebut dirinya sebagai dalang pembongkaran tersebut. “Siapa yang buang kursi? Jangan menyebar berita bohong,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurutnya, sejak awal ia hanya memberikan pesan kepada para pedagang di kawasan Danau Dendam untuk bersikap ramah kepada pengunjung, bahkan menggratiskan tempat duduk bagi yang hanya ingin bersantai. “Saya hanya minta, kalau ada yang duduk ya gratis saja, tidak perlu dipungut,” ungkapnya.
Pernyataan Dedy tersebut muncul setelah beredarnya video di akun Facebook yang menunjukkan kekecewaan masyarakat atas tindakan aparat yang dinilai semena-mena. Dalam video tersebut, tampak beberapa pedagang menangis saat lapak mereka dibongkar, dan suara warga yang mengungkapkan rasa kecewa terhadap Walikota Bengkulu.
Dedy pun mengingatkan agar media tetap profesional dalam memberitakan isu publik. Ia meminta agar setiap informasi yang menyangkut nama dan kebijakan pemerintah dikonfirmasi terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dan fitnah di tengah masyarakat.
Meski demikian, publik menuntut kejelasan: jika benar Walikota tidak memerintahkan pembongkaran, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Satpol PP bertindak di luar kendali komando, atau ada koordinasi yang tidak tercatat secara resmi?
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jujur dan transparan. Maka, perlu investigasi lebih lanjut untuk mengungkap siapa yang sebenarnya berada di balik aksi pembongkaran yang diduga disertai kekerasan ini.
