Bengkulu, Penelusuran Online – Dugaan kecurangan dalam seleksi Pemuda Pelopor 2024 mencuat setelah seorang warga Bengkulu mengungkapkan bahwa mantan karyawannya, berinisial N, menggunakan nama yayasan miliknya demi lolos seleksi yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu.
Pelapor menjelaskan bahwa N hanya pernah bekerja sebagai staf di yayasan tersebut. Namun dalam seleksi, N justru mengklaim sebagai pendiri dan pemilik. Yayasan itu dijadikan sebagai bukti kiprah kepeloporan, padahal pelapor menyebut N tidak pernah memiliki peran kepemimpinan di dalamnya.
“Kalau tidak pakai nama yayasan kami, dia tidak mungkin lolos. Tapi dia memalsukan data dan dokumen,” tegas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ia menilai Dispora Bengkulu telah lalai dalam memverifikasi keabsahan berkas. Menurutnya, beberapa pegawai Dispora sebenarnya sudah mengetahui bahwa yayasan itu bukan milik N, namun tetap meloloskannya.
Pelapor mengaku awalnya memilih untuk tidak memviralkan kasus ini. Ia bahkan sempat mendatangi kantor Dispora bersama keluarganya untuk menyampaikan protes secara langsung. Saat itu, pihak Dispora berjanji tidak akan lagi melibatkan N dalam kegiatan resmi.
“Tapi janji itu mereka ingkari. Beberapa hari lalu saya mendapat kabar bahwa N kembali berangkat ke Jakarta sebagai delegasi Pemuda Pelopor. Saya merasa dikhianati,” ungkapnya.
Selain soal pemalsuan data, pelapor juga menyebut bahwa N pernah terlibat konflik pribadi dengan keluarganya, termasuk dugaan perselingkuhan. Ia mempertanyakan kelayakan moral N sebagai figur pemuda pelopor.
“Bukan hanya soal dokumen, tapi juga sikap dan rekam jejaknya. Apa orang seperti itu pantas mewakili Bengkulu?” tanyanya.
Pelapor mendesak agar Dispora melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi. Ia menilai Dispora “tutup mata” dan gagal menegakkan integritas dalam program pembinaan kepemudaan.
Hingga berita ini diturunkan, Dispora Provinsi Bengkulu belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk konfirmasi lebih lanjut.
Kasus ini menuai sorotan masyarakat, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam program kepemudaan yang seharusnya menjadi contoh bagi generasi penerus.
