Bengkulu, Penelurusan Online – Pasca pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi dan Ronny P.L. Tobing, oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (20/02/2025), muncul dorongan agar para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu yang tidak sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan baru untuk mengundurkan diri secara legowo.
Dorongan ini disampaikan oleh akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Elfahmi Lubis. Menurutnya, keberhasilan program pembangunan dan kebijakan Wali Kota sangat bergantung pada kesolidan serta loyalitas jajaran pemerintahan, mulai dari kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, hingga unit teknis lainnya.
“Seluruh struktur pemerintahan harus satu irama dan satu visi dengan Wali Kota. Jika ada pejabat yang merasa tidak sejalan, lebih baik mengajukan pengunduran diri secara gentleman, daripada tetap bertahan tetapi tidak mendukung penuh program yang telah dicanangkan,” ujar Elfahmi.
Ia menyoroti berbagai tantangan yang harus segera diatasi Pemkot Bengkulu, termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pengelolaan sampah, pemerataan infrastruktur, pendidikan, serta program prioritas pemerintah pusat seperti makan siang bergizi bagi siswa dan ketahanan pangan.
Menurut Elfahmi, dalam sistem politik yang ada, tidak jarang pejabat birokrasi ikut “bermain” dalam kontestasi Pilkada dengan mendukung kandidat tertentu. Akibatnya, pasca pemilihan, ada residu politik yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan.
“Ini menjadi pelajaran penting bagi para birokrat agar tetap profesional dan netral dalam Pilkada. Dengan begitu, siapa pun yang terpilih sebagai kepala daerah, tidak ada konflik kepentingan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan,” tambahnya.
