Bengkulu, Penelusuran Online – Warga Bengkulu ramai mengeluhkan lonjakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mereka alami dalam beberapa waktu terakhir. Keluhan ini marak disuarakan di media sosial, terutama setelah diberlakukannya kebijakan opsen pajak sebesar 66% di Provinsi Bengkulu.
Kebijakan ini menuai kontroversi karena banyak warga mendapati bahwa jumlah yang harus mereka bayarkan untuk pajak kendaraan tahunan meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Salah satu warganet dengan akun S P menyatakan bahwa pajak mobil miliknya melonjak dari sekitar Rp4 juta menjadi lebih dari Rp6 juta. “Yang mana katanya Pak Helmi masyarakat bayar pajak tidak naik?” tulisnya.
Warganet lainnya, chandrataliman203, turut menyuarakan keresahannya. “Awak la saro, ado pajak tambahan pulo. Tambah saro (sakit),” ujarnya. Keluhan serupa juga datang dari akun Bunda Rn yang mengaku kebingungan dengan istilah-istilah pajak yang muncul. “Nggak tahu namanya pak, nggak opsen, nggak apa… yang jelas waktu kami bayar pajak, ya naik,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa kebijakan opsen tidak serta-merta membuat masyarakat membayar pajak 66 persen lebih mahal. Penjelasan ini ia sampaikan usai menghadiri Musrenbang Kota Bengkulu, Kamis (15/5/2025).
“Khusus kepada netizen yang masih belum paham soal opsen pajak, perlu saya sampaikan bahwa opsen pajak itu bukan berarti masyarakat langsung membayar 66% lebih mahal. Bukan seperti itu,” ujar Helmi.
Ia menjelaskan bahwa opsen pajak adalah skema perubahan bagi hasil pendapatan pajak kendaraan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sebelumnya, pemerintah daerah hanya mendapatkan 30% bagian dari pajak kendaraan, namun kini meningkat menjadi 66%. Sebaliknya, bagian pemerintah provinsi justru menurun dari 70%.
“Jadi yang berubah itu bukan jumlah yang dibayar masyarakat, tapi pembagiannya. Justru sekarang pemprov yang dapat bagian lebih sedikit,” tegasnya.
Namun, pernyataan ini tidak meredam kritik. Sebagian warganet bahkan menyarankan agar bukti pembayaran pajak yang naik ditunjukkan langsung kepada gubernur. “Yang naik pajak, kasih tunjuk pembayaran ke Pak Helmi,” tulis akun Starq Bintang Simanjuntak.
Puncaknya, Helmi Hasan menyampaikan peringatan keras kepada media yang dianggap menyebarkan informasi tidak benar. “Bagi media-media yang sudah bikin berita hoax tolong diturunkan. Kalau tidak, medianya yang akan kita take down,” ujarnya tegas.
Pernyataan tersebut menuai sorotan karena dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan pers. Polemik ini menandakan pentingnya edukasi dan sosialisasi menyeluruh terkait kebijakan fiskal yang berdampak langsung kepada publik. Pemerintah diharapkan dapat menyampaikan informasi secara transparan dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
