Bengkulu, Penelusuran Online – Rekrutmen Pegawai Harian Lepas (PHL) di PDAM Tirta Hidayah Kota Bengkulu diduga kuat sarat praktik suap dan gratifikasi. Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Bengkulu kini menelusuri aliran uang yang disebut mencapai hampir Rp 4 miliar sejak 2023.
Empat orang makelar atau perantara diperiksa penyidik pada Rabu (4/6/2025). Mereka diduga berperan menawarkan posisi PHL kepada para pencari kerja dengan imbalan sejumlah uang. Pengakuan mereka menyebutkan adanya perintah dari seseorang yang memiliki kedekatan dengan salah satu pimpinan PDAM.
“Kami disuruh oleh atasan kami, dapat upah setiap yang kami bawa untuk jadi calon PHL,” ujar AR, salah satu saksi usai diperiksa di Gedung Reskrimsus Polda Bengkulu.
Seorang makelar lain berinisial Sa mengaku mulai aktif sejak 2023 dan menjelang tahun 2024, tarif penerimaan PHL meningkat menjadi Rp 5 juta per orang. Ia mengaku mendapat total fee lebih dari Rp 50 juta dari aktivitas tersebut.
Tak hanya melalui perantara, penyidik juga mendalami dugaan adanya aliran setoran langsung dari pihak luar kepada pejabat di PDAM.
Kasubdit Tipidkor Kompol Muhammad Syahir Fuad Rangkuti menyatakan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung. “Sekarang masih pemeriksaan saksi-saksi. Mohon dukungan agar kasus ini segera naik ke tahap penyidikan,” ujarnya.
Kasus ini terungkap setelah penyelidikan intensif yang dilakukan sejak Februari 2025. Praktik rekrutmen PHL diduga berlangsung hampir setiap bulan tanpa perjanjian kerja tertulis dan di luar pengawasan dewan pembina BUMD.
Sebagai respons, Pemkot Bengkulu melakukan penilaian ulang terhadap 104 PHL pada 21-23 Mei 2025 di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu. Mereka mengikuti ujian tertulis dan wawancara.
Kabag Ekonomi Pemkot Bengkulu, Hadi Hartono, menyatakan reassessment dilakukan berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebut PDAM tengah mengalami krisis keuangan.
“Saat ini ada 359 pegawai, terdiri dari 152 pegawai tetap, 104 PHL, dan 104 pegawai kontrak/honor. Rekrutmen PHL sebelumnya tidak pernah dilaporkan kepada dewan pengawas dan pembina,” jelas Hadi.
Penyelidikan ini membuka potensi adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan rekrutmen tenaga kerja di lingkungan BUMD.
